0 888 1 6262 52
Infrastruktur Teknologi Informasi, Komponen dan Jenisnya

Infrastruktur Teknologi Informasi, Komponen dan Jenisnya

Infrastruktur teknologi adalah pondasi atau kerangka kerja yang mendukung suatu sistem atau organisasi. Dalam komputasi, infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sumber daya fisik dan virtual yang mendukung arus, penyimpanan, pengolahan dan analisis data.

Infrastruktur teknologi informasi dapat dipusatkan di dalam pusat data (data center), atau mungkin terdesentralisasi dan tersebar di beberapa data center yang dikendalikan oleh organisasi atau oleh pihak ketiga, seperti fasilitas colocation atau penyedia awan.

Komponen Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur data center sering kali mencakup elemen daya, pendinginan dan bangunan yang diperlukan untuk mendukung perangkat keras data center. Infrastruktur perangkat keras pada data center biasanya melibatkan:

  • Server
  • Subsistem penyimpanan
  • Perangkat jaringan, seperti switch, router dan kabel fisik
  • Dan peralatan jaringan khusus, seperti firewall jaringan.

Infrastruktur data center juga memerlukan pertimbangan infrastruktur keamanan teknologi informasi secara hati-hati. Ini bisa termasuk keamanan fisik untuk bangunan, seperti entri kunci elektronik, video konstan dan pengawasan manusia terhadap tempat, akses yang dikendalikan dengan hati-hati ke server dan ruang penyimpanan, dan sebagainya. Ini memastikan hanya personil yang berwenang yang dapat mengakses infrastruktur perangkat keras data center dan mengurangi potensi kerusakan berbahaya atau pencurian data.

Di luar data center adalah infrastruktur internet, yang mencakup media transmisi seperti:

  • kabel serat optik
  • satelit
  • antena antariksa
  • router
  • agregator
  • repeater
  • penyeimbang beban
  • komponen jaringan lainnya yang mengendalikan jalur transmisi.

Infrastruktur internet dirancang, dibangun dan dioperasikan oleh penyedia layanan internet (ISP). Ketika sebuah bisnis melibatkan ISP untuk akses internet, ISP biasanya terhubung ke infrastruktur data center di dalam ruang bangunan yang berdedikasi dan aman. 

Peran Komputasi Awan Membentuk Modal "as-a-Service"

Peran komputasi awan mengubah cara infrastruktur dirancang dan diterapkan. Dimana pusat data tradisional milik bisnis adalah sumber daya pribadi dan padat modal, komputasi awan memungkinkan organisasi mengakses infrastruktur dan layanan data center penyedia awan dengan biaya tertentu. Model infrastruktur-as-a-service (IaaS) ini memungkinkan komputasi yang fleksibel sesuai permintaan. Pengguna dapat meminta penghitungan, penyimpanan, dan layanan penyedia cloud tanpa perlu menggunakan sumber daya tersebut secara lokal – dan menyesuaikan penggunaan infrastruktur awan karena beban kerja perlu diubah.

Model software-as-a-service (SaaS) menawarkan keuntungan yang sama untuk beban kerja yang spesifik. Penyedia pihak ketiga menghosting perangkat keras, perangkat lunak, server, penyimpanan, dan komponen infrastruktur lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses beban kerja yang di-host oleh penyedia alih daya alih-alih menerapkan dan mempertahankan beban kerja tersebut secara lokal. Misalnya, pengguna dapat menggunakan beban kerja SaaS untuk database, aplikasi SDM, aplikasi analisis, suite produktivitas kantor dan banyak lainnya.

 

Bagaimana Infrastruktur Teknologi Informasi Dibentuk ?

Untuk membentuk infrastruktur data center tradisional, organisasi biasanya mengikuti proses formal yang dimulai dengan menganalisis dan mengakses sasaran bisnis, membuat keputusan arsitektural dan disain. Kemudian membangun dan menerapkan disain, mengoptimalkan dan memelihara infrastruktur. Prosesnya biasanya melibatkan keahlian rinci, termasuk desain bangunan data center, subsistem dan pemilihan komponen, serta teknik konstruksi berkualitas.

Namun, infrastruktur teknologi informasi terus berkembang. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang heterogen tradisional adalah proses yang sangat manual yang memerlukan upaya integrasi, optimalisasi dan pengelolaan sistem yang sangat besar. Ini terutama saat mengintegrasikan server, penyimpanan, jaringan dan komponen lainnya dari beragam vendor. Untuk mengatasi ini, biasanya pihak data center akan melakukan orkestrasi infrastruktur teknologi informasi menggunakan beberapa alat perangkat lunak.

Saat ini, beberapa vendor menyediakan koleksi peralatan komputasi, penyimpanan dan jaringan terdepan yang telah terdiversifikasi dan dioptimalkan untuk mengoptimalkan platform perangkat keras dan virtualisasi IT ke dalam satu sistem yang dapat digunakan, diperluas dan dikelola dengan mudah. Pendekatan modular ini disebut konvergensi infrastruktur (CI). Gagasan ini telah berkembang menjadi sistem vendor tunggal yang menawarkan integrasi dan manajemen yang lebih ketat lagi dalam hal komputasi, penyimpanan, jaringan dan virtualisasi. Pendekatan lanjutan ini disebut infrastruktur hyper-converged (HCI).

Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi

Terlepas dari bagaimana hal itu dibuat, infrastruktur teknologi informasi harus menyediakan platform yang sesuai untuk semua aplikasi dan fungsi IT yang diperlukan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perorangan. Ini berarti perancangan dan implementasi infrastruktur teknologi informasi juga harus mendukung pengelolaan infrastruktur yang efisien. Perangkat lunak harus memungkinkan administrator IT melihat infrastruktur sebagai satu kesatuan. Dan mereka juga harus mengakses dan mengkonfigurasi rincian operasi terperinci dari perangkat apa pun di infrastruktur. Tujuan single-pane-of-glass ini menghasilkan pengelolaan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien. Manajemen infrastruktur IT yang solid juga memungkinkan admin untuk mengoptimalkan sumber daya untuk beban kerja yang berbeda, dan untuk lebih memahami serta menangani dampak dari setiap perubahan pada sumber daya yang saling terkait.

Manajemen infrastruktur teknologi informasi sering dibagi menjadi beberapa kategori. Misalnya, sistem manajemen gedung data center (building management system / BMS) menyediakan alat yang melaporkan parameter fasilitas data center. BMS akan mengendalikan penggunaan daya dan efisiensi, operasi suhu dan pendinginan, dan aktivitas keamanan fisik.

Manajemen sistem mencakup beragam alat yang digunakan oleh tim IT untuk mengkonfigurasi dan mengelola perangkat server, penyimpanan, dan jaringan. Semakin banyak, alat manajemen sistem diperluas untuk mengelola data center dai jarak jauh, bersama dengan sumber daya private cloud dan publik. Alat manajemen juga memanfaatkan otomasi dan orkestrasi secara ekstensif untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan dan mematuhi praktik terbaik atau tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

 

Jenis Infrastruktur Teknologi Informasi

Seiring kebutuhan bisnis dan kemajuan teknologi yang ada, organisasi dapat menggunakan beragam tipe infrastruktur data center yang lebih beragam untuk memenuhi tujuan bisnis. Sementara jenis infrastruktur ini tidak harus saling eksklusif, namun jarang dibahas bersama.

Infrastruktur teknologi informasi yang tidak berubah adalah pendekatan untuk mengelola layanan dan penyebaran perangkat lunak pada sumber daya IT dimana komponen diganti, bukan diubah. Aplikasi atau layanan secara efektif dipindahtangankan setiap kali terjadi perubahan. Misalnya, patch atau hotfix dapat memperbarui aplikasi konvensional, namun infrastruktur yang tidak berubah tidak dapat mendukung hal ini. Sebagai gantinya, team IT menyebarkan aplikasi yang lebih baru, mengalihkan lalu lintas ke sana dan menghentikan aplikasi lama.

Infrastruktur teknologi informasi yang dapat digabungkan adalah kerangka kerja yang memperlakukan sumber daya komputasi fisik, penyimpanan dan jaringan sebagai layanan. Sumber daya dikumpulkan secara logis, sehingga administrator tidak perlu mengkonfigurasi perangkat keras secara fisik untuk mendukung aplikasi perangkat lunak tertentu. Admin dapat mengatur dan mengelola sumber daya melalui perangkat lunak menggunakan otomasi tingkat tinggi dan orkestrasi, memungkinkan kemampuan infrastruktur yang didefinisikan perangkat lunak untuk pusat data.

Berikut beberapa jenis infrastruktur teknologi informasi:

Infrastruktur IT yang Dinamis

Adalah kerangka kerja yang dapat secara otomatis menyediakan dan menyesuaikan diri karena tuntutan beban kerja yang berubah. Ini meminimalkan waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengelola infrastruktur dan sangat mengurangi kesalahan, sambil memastikan sumber daya digunakan seefisien mungkin. Administrator IT juga dapat memilih untuk mengelola sumber daya ini secara manual.

Infrastruktur IT Untuk Misi Kritis

Adalah kerangka kerja dimana aset sangat penting agar operasi lanjutan mereka diperlukan untuk menjamin keamanan suatu negara, ekonomi dan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Konsep seputar ketersediaan tinggi (High Availibility) dan ketahanan sangat penting di sini, sering termasuk pusat data jarak jauh dan sumber daya awan untuk mendukung redundansi beban kerja. Biasanya, infrastruktur IT seperti ini dapat ditemui pada Data Center dengan peringkat Tier III dari Uptime Institute. Data center Tier III sering digunakan untuk menjadi Disaster Recovery Center (DRC).

Infrastruktur Contact Center

Merupakan kerangka kerja yang terdiri dari sumber daya fisik dan virtual sehingga fasilitas call center perlu beroperasi secara efektif. Komponen infrastruktur meliputi pendistribusi panggilan otomatis, unit respon suara terpadu, integrasi komputer-telephony dan manajemen antrian.

Infrastruktur Cloud

Mencakup lapisan abstraksi yang meng-virtualisasikan sumber daya dan secara logis menyajikannya kepada pengguna melalui internet melalui antarmuka program aplikasi dan command-line atau antarmuka grafis API. Kemampuan tambahan mencakup layanan mandiri pengguna, penagihan otomatis atau tagihan balik, dan pelaporan sisi pengguna, sehingga pengguna dapat melihat sumber daya dan layanan yang mereka gunakan, serta biaya yang sesuai. Demikian pula, infrastruktur penyimpanan awan adalah kerangka kerja yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung persyaratan komputasi dari layanan penyimpanan awan pribadi atau publik.

Infrastruktur Bayangan

Adalah bagian dari kerangka kerja yang terdiri dari perangkat lunak, tidak terdokumentasi, namun aktif. Perangkat lunak atau layanan yang keberadaan dan fungsinya tidak diketahui oleh administrator sistem – terlepas dari kenyataan bahwa ini mungkin merupakan bagian integral dari berlanjutnya pengoperasian infrastruktur terdokumentasi. Hal ini sering disebut sebagai “shadow IT“, dan ini bisa membuat kerentanan keamanan atau kepatuhan yang serius bagi organisasi.

Shadow IT banyak kita temui pada era digital sekarang ini, dimana pelanggan dan karyawan membawa perangkat mereka sendiri. BYOD atau “Bring Your Own Device” dapat memberikan kerentanan pada infrastruktur IT anda. Untuk itu, anda harus menerapkan konsep keamanan “zero trust network“.

Transformasi Digital dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa kita pada era transformasi digital. Dalam prosesnya, transformasi digital memerlukan transformasi infrastruktur IT pada tahap awal. Infrastruktur teknologi informasi haru sesuai dengan tujuan bisnis, misal untuk transformasi digital.

Transformasi IT dapat mencakup pada penggunaan layanan hybrid cloud, pencadangan, dan serangkaian subset lainnya. Ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kehandalan. Tanpa transformasi IT, sumber daya teknologi informasi bisa menjadi hambatan pada proses transformasi digital. Ini dikenal dengan “technology-hiccups“.

Oleh karena itu, untuk anda yang sedang melakukan proses transformasi digital, sudah saatnya sekarang untuk memperkuat infrastruktur IT Anda.

Jasa Manajemen IT

Jasa Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Transformasi Digital

Jasa WebDevOps

Sudahkah Bisnis Anda Menggunakan Website Yang Layak Untuk Transformasi Digital ?

Penyewa Colocation Server Cendrung Tingkatkan Kapasitas

Penyewa Colocation Server Cendrung Tingkatkan Kapasitas

Sebuah riset menunjukkan bahwa banyak perusahaan penyewa colocation berencana untuk meningkatkan kapasitas sewa ruangan server data center daripada menurunkan kapasitas dan sebagian besar senang dengan hasilnya. Lebih dari 200 responden yang di survei menyatakan bahwa, 28% berniat untuk meningkatkan kapasitas di data center outsourcing, dibandingkan dengan 7% yang mencari untuk skala kembali (65% mengatakan mereka akan mempertahankan tingkat saat ini).

Tingkat Kepuasan Perusahaan Penyewa Colocation Data Center

Selain itu, pengalaman outsourcing data center semakin positif di kalangan perusahaan penyewa colocation server. Delapan puluh persen dari responden mengatakan telah sesuai harapan, sementara 12% mengatakan penyedia data center melebihi harapan. 8% yang menyatakan ketidakpuasan, lebih banyak pada perusahaan yang memang sedang berniat untuk memotong anggaran jasa outsourcing.

Temuan ini disuarakan juga oleh para pengamat lainnya. Gartner Inc telah melihat peningkatan tajam pada keberminatan terhadap data center outsourcing, khususnya di kalangan perusahaan yang memiliki pendapatan USD 500 juta hingga USD 1 miliar per tahun. Dan analis Forrester Research Inc, menerbitkan sebuah laporan yang mencatat sebuah kemajuan tentang alternatif untuk ekspansi data center.

Siapakah penyewa colocation terbesar ?

Perusahaan menengah dengan tingkat pendapatan per tahun USD 350 juta hingga $ 1 miliar lebih tertarik menggunakan jasa colocation di data center pihak ke tiga. Hampir 40% dari perusahaan menengah merupakan penyewa colocation untuk sebagian operasi IT mereka. Sisanya 31% dari perusahaan besar dan 34% dari organisasi kecil. Namun, pasar menengah menggunakan 36% outsource data center setidaknya setengah dari operasi pusat data mereka.

Penyewa colocation center paling agresif adalah organisasi kecil. Lebih dari setengah perusahaan kecil mengandalkan pihak ketiga untuk setidaknya 50% dari operasional IT mereka. Perusahaan besar hampir sama bersemangat (45%) untuk menggunakan jasa pihak ketiga melakukan setengah dari pengelolaan operasional teknologi informasi mereka. Ini mencerminkan kebutuhan di kedua segmen dalam skala kapasitas data center sangat cepat.

Sementara perusahaan kecil beralih ke penyedia pihak ketiga untuk layanan yang mereka belum mampu untuk membangun sendiri, perusahaan besar biasanya berharap untuk mengambil keuntungan dari segi ekonomi dalam menggunakan penyedia data center dan managed IT service untuk untuk mengurangi biaya layanan data, menurut survei tersebut.

Perusahaan menengah cukup mampu untuk menyediakan data center sendiri tetapi mulai terlihat lebih condong untuk apa yang dapat memotong biaya layanan data mereka. Sebagai contoh, Data Center Elitery di Indonesia yang mendapatkan perpanjangan kontrak sekaligus peningkatan kapasitas oleh salah satu penyewanya yakni Fujitsu Indonesia. Dalam hal ini, Fujitsu Indonesia mempercayai sebagian operasional infrastruktur layanan cloud di Elitery Data Center.

Dampak Data Center Outsourcing pada Belanja TI

Meskipun dengan menggunakan outsourcing data center dapat menurunkan anggaran belanja TI, data survei menunjukan 50% pengguna menempatkan anggaran belanja TI lebih besar 1.4% dibanding perusahaan yang tidak outsourcing data center.

Namun laporan tersebut memperingatkan untuk tidak terlalu banyak berpatokan pada temuan tersebut. Pertama, belanja TI bervariasi di tiap industri dan perusahaan. Perusahaan jasa keuangan, misalnya, menghabiskan lebih banyak belanja IT dibanding perusahaan di sektor lain. Perusahaan jasa keuangan juga menunjukkan peningkatan yang tinggi dalam penggunaan data center outsourcing, terutama untuk disaster recovery dan layanan pengelolaan IT. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan operasi TI paling intens cenderung melakukan outsourcing.

Terutama untuk perusahaan startup fintech, walaupun mereka kebanyakan menggunakan layanan cloud di awal debut, ketika telah mapan mereka banyak menggunakan on-premise data center. Disamping itu, peraturan dari Kominfo, Bank indonesia, dan OJK juga mewajibkan perusahaan fintech untuk memiliki sarana disaster recovery center.

Sarana disaster recovery center sebetulnya sama dengan membangun data center sendiri yang membutuhkan modal mulai dari puluhan milyar. Dengan adanya outsourcing data center, para perusahaan fintech tidak perlu membangun disaster recovery center sendiri. Dalam hal ini, perusahaan pengguna colocation sangat di untungkan dari segi belanja modal.

Selain itu, pengguna data center outsourcing juga memiliki lingkungan komputasi yang paling kompleks dan heterogen. Outsourcing dapat menjadi strategi mereka untuk mendapatkan biaya data center sesuai dengan norma-norma industri. Akhirnya, outsourcing daya center dengan biaya lebih rendah daripada mengelola itu sendiri mungkin membebaskan anggaran TI dalam jumlah dolar yang besar.

Sehingga (70%)perusahaan yang menggunakan outsourcing data center lebih mampu menjaga kemampuan untuk proyek-proyek yang lebih strategis. Dalam hal ini, persentase pendapatan perusahaan dihabiskan untuk IT tidak akan berubah, tapi Outsourcing pasti akan berdampak pada belanja TI.

Kesimpulan:

Memang, survei tersebut menyimpulkan bahwa ada banyak tren strategis dan perkembangan teknologi yang mendorong peningkatan penggunaan data center outsourcing. Prediktabilitas dan fleksibilitas biaya operasional IT banyak memotivasi perusahaan yang membutuhkan kapasitas ekstra dalam jangka pendek. Perusahaan startup fintech di Indonesia juga telah banyak yang menggunakan colocation DR, khususnya untuk mereka yang sudah mengarah pada kemapanan.

Apalagi dengan adanya program OK OCE di Jakarta yang akan semakin banyak praktik transformasi digital. Program OK OCE akan mendorong kebutuhan data center di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu.

Hybrid Data Center Sebagai Solusi Kepatuhan Kedaulatan Data

Hybrid Data Center Sebagai Solusi Kepatuhan Kedaulatan Data

Dengan kerangka kerja baru untuk keberlanjutan bisnis dan privasi data, seperti Perisai Privasi dan Perjanjian Paris, tim data center mungkin perlu untuk memikirkan kembali strategi kepatuhan mereka pada tahun 2017. Untuk membuat keputusan TI yang tepat, sangat penting untuk dapat mengikut kebijakan dan perubahan peraturan di samping kemajuan dalam teknologi data center. Belum lagi masalah kedaulatan data yang akan mulai di tegakkan di bulan Maret 2017 ini, perusahaan harus memikirkan solusi Hybrid Data Center.

Privasi Data Warga Negara Sebagai Tujuan Kedaulatan Data

Jika kita lihat pada tahun 2015, Kehakiman Mahkamah Eropa mengeluarkan kebijakan / prinsip Safe Harbor Privasi (ISHPP). Safe Harbor ini merupakan perjanjian Internasional antara AS dan Uni Eropa (UE). Secara teori, hal itu bisa memaksa setiap perusahaan AS dan Uni Eropa yang melakukan bisnis bersama-sama untuk membangun kontrak pengelolaan data yang mematuhi hukum lazim antara kedua negara bangsa. Untungnya, ISHPP digantikan dengan Privacy Shiels Act di tahun 2016.

Kedaulatan data sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum dan perlindungan warga di suatu negara. Oleh karena itu, di seluruh negara sudah mulai menerapkan hukum kedaulatan data.

Privacy Shield Act tidak hanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pembubaran Safe Harbor, tetapi juga membantu mengatur dasar bagi 2.018 pemberlakuan hukum Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR). GDPR mencakup bagaimana menangani informasi pribadi antara kedua negara anggota Uni Eropa, dan juga untuk negara non-Uni Eropa yang berhubungan dengan data tersebut.

Selain navigasi perubahan ini, kepatuhan data center dan tim admin harus menentukan bagaimana menangani data dan keamanan kekayaan intelektual dalam konteks ekonomi global besar lainnya. Misalnya, India dan China menuntut bahwa negara-negara lain harus memenuhi standar keamanan mereka, atau mereka akan setuju untuk menggunakan Privacy Shield dan GDPR?

Untuk sebuah perusahaan besar yang memiliki data center sendiri, hal itu mungkin tidak cukup untuk mempertahankan data dalam blok-blok regional. Setiap negara dapat menuntut bahwa data yang berisi informasi tentang warganya, atau yang cocok dengan wadah yang didefinisikan untuk kepentingan nasional.Misalnya, data yang terkait dengan keamanan nasional atau bangsa atau kekayaan intelektual tertentu – yang wajib diselenggarakan di data center di tanah air mereka. Pada akhirnya, hal ini dapat mendorong organisasi lebih ke arah colocation atau fasilitas berbasis cloud publik.

Hybrid Data Center Merupakan Solusi Kepatuhan Kedaulatan Data

Perusahaan menengah yang menggunakan lingkungan hybrid data center lebih mampu menangani isu-isu kedaulatan data. Organisasi-organisasi ini dapat menjaga dan mengelola data dan beban kerja tertentu dalam data center mereka sendiri dan data center di situs colocation di setiap negara.

Baik untuk perusahaan besar dan menengah, mungkin sudah saatnya untuk mencari fasilitas data center di negara dimana bisnis mereka juga beroperasi. Jika hal ini dilakukan secara efektif, maka hanya instansi pemerintah di negara tersebut yang bisa mendapat akses data tidak hanya perusahaan atau negara di mana perusahaan itu beridiri yang bisa mendapatkan akses.

Untuk perusahaan yang lebih kecil yang menggunakan platform hybrid dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), bisa sulit untuk memahami dampak dari undang-undang privasi data. Tim kepatuhan data center dan admin yang bertanggung jawab untuk platform IT harus melaksanakan due diligence untuk dapat memastikan berbagai undang-undang kedaulatan data yang berlaku di negara dimana bisnis mereka beroperasi. Ini harus mencakup persyaratan nasional, tetapi juga hukum data yang lebih umum seperti kepatuhan terhadap ISO 27001.

Perusahaan perlu menyeleksi data-data apa saja yang diperlukan untuk di colocation pada data center di suatu negara sebagai pemenuhan kepatuhan kedaulatan data.

Dengan solusi hybrid yang dibantu teknologi untuk mengorkestrasi ribuan server di beberapa data center, tentu kepatuhan kedaulatan data sudah tidak menjadi masalah lagi saat ini. Tentunya, hybrid data center ini menjadi solusi jalan tengah antara kepentingan perusahaan dan negara di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Peraturan Kedaulatan di Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan segera menerapkan kepatuhan kedaulatan data di awal Maret 2017 ini. Peraturan mengenai kedaulatan data ini sebetulnya telah terbit sejak Juni tahun 2016 kemarin. Demikian pihak Bank Indonesia yang mewajibkan hal yang sama sesuai dengan peraturan kedaulatan data.

Tentunya, memang tidak semua harus di tempatkan pada colocation data center di Indonesia, akan tetapi data-data yang dibutuhkan untuk penegakan hukum, perlindungan warga dan hak kekayaan intelektual wajib di tempatkan di Indonesia. Misal dalam sebuah lembaga keuangan, data yang perlu di simpan di Indonesia dapat berupa data karyawan lokal dan asing serta data nasabah dan data transaksi nasabah.

Perubahan Kebijakan Keberlanjutan Bisnis

Lebih dari 120 negara telah menyepakati dan meratifikasi Perjanjian Paris, pengganti Protokol Kyoto. Karena Perjanjian Paris pada dasarnya adalah seperangkat pedoman sekitar emisi gas rumah kaca dengan kekuatan hukum, setiap negara dapat memilih dan memilih apa yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Oleh karena itu, manajer data center di sebuah perusahaan besar atau menengah mungkin harus mematuhi hukum keberlanjutan yang berbeda di seluruh data center global, dan hukum-hukum ini bisa berubah setelah setiap siklus pemilu. Hal ini jauh lebih efektif untuk offload masalah ke penyedia fasilitas data center eksternal, seperti pada penyedia colocation center dan cloud DRaaS. Namun, jika langkah tersebut tidak mungkin, tim kepatuhan data center harus memastikan mereka dapat memenuhi persyaratan keberlanjutan lokal, regional dan global agar dapat selalu menghadapi perubahan.

Bahkan untuk perusahaan yang lebih kecil dengan fokus pada outsourcing ke layanan cloud, penyedia cloud harus berinvestasi dalam teknologi dan perubahan untuk mengikuti hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Fujitsu Indonesia sebagai penyedia teknologi cloud terkemuka di dunia, telah bekerjasama dengan sebuah data center di Indonesia. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan Jepang lebih mengantisipasi perubahan kebijakan di suatu negara.

Oleh karena itu sudah saat nya sekarang, terutama bagi perusahaan besar di Indonesia untuk menempatkan data mereka pada fasilitas data center di Indonesia.

Efek Bumerang Bisnis Colocation Server v.s Layanan Cloud

Efek Bumerang Bisnis Colocation Server v.s Layanan Cloud

Perusahaan teknologi yang tergolong perusahaan besar menemukan bahwa komputasi awan tidak efektif biayanya seperti yang diharapkan. Dari perusahaan tersebut sebagian setidaknya telah memindahkan satu aplikasi kembali data center fisik (colocation server). Fenomena kembalinya pelanggan colocation server yang sempat berpindah ke cloud ini seperti efek bumerang.

Para penyedia layanan cloud di anjurkan unutuk bersiap diri menghadapi fenomena efek bumerang pada pasar colocation server. Hal ini karena  beberapa perusahaan besar yang sempat beralih ke cloud kini kembali memakai on-premise data center (data center fisik). Inilah yang dimaksud dari fenomena efek bumerang tersebut.

Fenomena Efek Bumerang pada Bisnis Colocation Server

Hampir dua dari tiga CIO (62%) dalam survei Pacific Crest Securities terbaru di tahun 2017 mengenai Cloud dan Infrastruktur Prioritas, banyak pengguna membawa kembali beban kerja mereka ke server fisik. Pada kompetisi pasar antara colocation server vs layanan cloud, banyak perusahaan besar menyarankan bahwa layanan cloud mungkin bukan jawaban untuk segalanya.

Responden survei kebanyakan berasal dari industri teknologi, jasa keuangan, manufaktur, sektor publik dan bisnis ritel dan 2/3 memiliki anggaran TI lebih dari US$ 50 juta atau sekitar Rp. 765 Milyar per tahun .

Banyak perusahaan terkejut ketika menerima tagihan bulanan mereka dari penyedia cloud publik. Tagihan itu menunjukkan berapa banyak mereka benar-benar menghabiskan biaya, kata Scott Lowe, seorang analis teknologi independen pada sebuah acara Data Center di USA.

Bursa Efek Nasdaq Tinggalkan Cloud dan Kembali ke On Premise Data Center

Nasdaq Inc di New York, misalnya, mereka mengakui bahwa komputasi awan sempat hits beberapa tahun yang lalu tapi mereka menemukan bahwa, dalam beberapa kasus, biaya layanan cloud lebih mahal ketimbang on-premise (infrastruktur data center fisik), katanya.

 

Bursa Amerika telah mulai memindahkan beberapa beban kerja kembali ke infrastruktur data center mereka. Perusahaan akan terus menggunakan kombinasi cloud publik dan private untuk menjalankan beban kerja yang diberikan berdasarkan biaya dan tuntutan aplikasi.

Efek bumerang biasanya terjadi pada perusahaan teknologi dan perusahaan yang lebih besar, menurut survei Pacific Crest.

Dinamika Bisnis Colocation Server di Era Cloud Computing

Cloud publik memang menarik bagi para perusahaan startup. Seperti perangkat keras, lisensi dan Microsoft Certified Engineer, hanya ber biaya sekitar puluhan ribu dolar pada hari pertama. Tetapi sebagian besar mereka memanfaatkan komputasi awan hanya untuk awal berdirinya perusahaan. Ketika perusahaan startup tersebut telah matang, maka mereka berpindah ke on-premise kata Hamilton, veteran teknologi 20-tahunan.

Salah satu atraksi awal komputasi awan adalah bahwa hal itu akan mengurangi biaya modal yang besar dan memungkinkan komputasi untuk dibeli sebagai potongan yang lebih kecil dari biaya operasional. Tapi akan selalu ada situasi di mana komputasi awan tidak akan menghemat uang dalam jangka panjang.

Konsep Hybrid Akan Mewarnai Bisnis Cloud dan Colocation Server

Kombinasi infrastruktur cloud dan on-premise akan membawa keseimbangan, dimana semakin banyak inovasi terbaru dalam segala hal. Seperti pada solusi pemulihan bencana (active-passive) yang semula menerapkan sistem ‘All You Can Eat” akan menjadi solusi disaster recovery ‘ala carte’. Disaster Recovery as a Service atau disingkat dengan DRaaS termasuk solusi Hybrid pada infrastruktur teknologi informasi. Inovasi in berhasil mengawinkan infrastruktur data center fisik yang minimal memiliki sertifikasi Tier III dari The Uptime Institute dan ISO27001 untuk keamanan dengan sebuah teknologi komputasi awan sebagai agen fail-over dan scaling.

Di tahun 2017 ini, Gartner, PwC, dan Frost & Sullivan memprediksi bahwa anggaran belanja TI akan lebih banyak pada teknologi ketimbang cloud ataupun perangkat fisik.

Jadwal Penerbangan Batal Akibat Kelumpuhan Data Center

Jadwal Penerbangan Batal Akibat Kelumpuhan Data Center

Sebanyak 280 jadwal penerbangan batal di Delta Airlines sebagai akibat dari terhentinya sistem TI utama, perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan. Ini merupakan pemadaman seluruh sistem yang kedua kalinya bagi Delta Airlines dalam enam bulan terakhir. Pada tanggal 29 Januari 2017 yang lalu, United Airlines juga mengalami kelumpuhan pada infrastruktur data center yang mengakibatkan lebih dari 200 jadwal penerbangan dibatalkan.

Perangkat Usang Sebabkan Jadwal Penerbangan Batal

Orang yang terlibat dalam industri ini telah mengetahui peringatan tentang infrastruktur IT usang warisan yang diandalkan oleh perusahaan maskapai penerbangan raksasa ini. Mereka memprediksi insiden yang berhubungan dengan teknologi akan lebih sering terjadi. Akan tetapi perusahaan enggan untuk melakukan upgrade besar, yang mahal dan sulit diterapkan karena sistem harus tetap online selama 24 jam. Inilah mengapa Request Time Objective (RTO) memerlukan disaster recovery pada saat pergantian perangkat data center.

Akibatnya, ratusan jadwal penerbangan batal berangkat. Jenis gangguan ini tidak dapat diterima di belahan dunia manapun. Bahwa sangat penting sebuah perusahaan besar untuk memiliki sistem operasional cadangan, terutama bagi yang melayani publik selama 24 jam nonstop. Pada kejadian ini, sistem data center maskapai penerbangan Delta kembali pulih setelah beberapa jam (tengah malam waktu setempat).

Pemadaman maskapai penerbangan akan berdampak sangat mahal. Selain biaya perbaikan dan kerusakan juga reputasi perusahaan menurun drastis. Mereka harus mengeluarkan pengembalian dana dan menjadwal ulang penerbangan bagi pelanggan yang terkena dampak. Delta memperkirakan bahwa kelumpuhan sistem IT Agustus (2016) yang lalu menelan biaya perusahaan sekitar US$ 150 juta atau sekitar Rp. 2 Triliun.

Peringatan Bagi Perusahaan Penerbangan Lainnya

Terutama bagi perusahaan penerbangan di Indonesia dan operator landasan seperti Angkasapura. Kejadian di Maskapai Delta dan maskapai penerbangan lainnya (United Airlines, Jet Blue, South West Airline dan sebagainya) merupakan peringatan serius terhadap industri penerbangan di tanah air.

Downtime pada maskapai penerbangan dapat berakibat delay penerbangan, maupun jadwal penerbangan batal total. Delay penerbangan maskapai akan sebabkan turunnya kualitas pelayanan dan biaya ‘entertain’ untuk penumpang pesawat. Sedangkan jadwal penerbangan batal maka perusahaan harus memberikan kompensasi dan juga hilangnya potensi omset. Biaya tetap berjalan, overhead bertambah untuk memperbaiki infrastruktur data center.

Dari data yang kami temukan, sebuah kejadian delay dapat mengakibatkan tambahan biaya dalam kisaran belasan triliun. Tentunya, yang kita bicarakan disini bukan delay atau jadwal penerbangan yang batal karena alasan teknis pesawat, akan tetapi karena gangguan sistem IT maskapai tersebut.

Bagaimana Cara Mencegah dan Mengatasi Downtime ?

Terlalu sering downtime terjadi di perusahaan besar. Tidak hanya pada maskapai penerbangan saja, sektor keuangan dan layanan finansial juga lebih mengerikan sebab downtimenya. Serangan cyber semakin beragam dalam era ekonomi digital sekarang ini. Seluruh penerapan intelejen dikerahkan oleh grup perusahaan besar di dunia yang menelan puluhan triliun untuk teknologi pengamanan.

Sebetulnya, ada hal menarik yang dapat kita pahami dari situasi ini yakni sarana disaster recovery center (DRC). Sebuah data center fisik di khususkan untuk pusat mitigasi bencana atau sebagai cadangan keseluruhan sistem operasional perusahaan. Maupun Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Cloud Backup, Cloud Disaster Recovery, tetap di balik layanan cloud tersebut sebuah data center fisik berdiri di belakangnya.

Dengan menggunakan sistem DRC yang dalam hitungan detik atau menit dapat mengalihkan operasional  ke sistem cadangan di DRC tersebut, maka jumlah RTO downtime yang tadinya beberapa jam dapat semakin singkat. Hal ini secara langsung menurunkan biaya tambahan yang perlu di keluarkan dan dapat menjadi solusi mempertahankan kepercayaan konsumen pada saat sistem operasional mengalami gangguan.

Perbandingan Biaya Downtime dengan Biaya Disaster Recovery

Peningkatan pelayanan publik perlu di dukung oleh sebuah situs disaster recovery center yang layak. Gangguan sistem mungkin menjadi tidak terasa (seamless) oleh para pengguna, sementara team ahli IT anda berusaha perbaiki gangguan tersebut. Operasional dapat berjalan nonstop selama 24 x 7.

Jika kita bandingkan biaya downtime yang mencapai triliunan rupiah  dalam beberapa hari saja (kasus downtime Delta danJet Blue di tahun 2016), tentunya biaya untuk disaster recovery center yang berkisar belasan milyar per tahun pun akan sangat kecil. Alih-alih menekan biaya disaster recovery center, downtime terus menghantui pikiran para pemangku kepentingan dan orang-orang yang terlibat. Hal tersebut menghambat kelincahan dan kemampuan untuk bisnis perusahaan.

Tidak Sembarang Data Center yang Dapat Menjadi Situs DRC

Ibarat akan menempatkan seluruh sistem pada wadah di luar lokasi anda, tentunya wadah tersebut harus lebih kuat dari data center di perusahaan anda. Definisi situs DRC yang tepat dapat mencapai cost-effective. Berikut beberapa kriteria penting dalam menentukan sebuah situs Disaster Recovery Data Center.

  • Lokasi harus berbeda secara seismik, dan kondisi lingkungan dari data center induk di perusahaan anda. Untuk menjaga network latency, situs DRC disasrankan sekitar radius 50 km dari lokasi data center utama milik perusahaan anda.
  • Sertifikasi Tier dan Sertifikasi Keamanan. Sertifikasi tier yang berlaku di internasional adalah Uptime Institute dan CompTia (walau belum sepopuler The Uptime Institute). Dengan seleksi yang ketat, sebuah data center yang mendapat sertifikasi Tier III dari Uptime Institute akan sanggup memberikan SLA 99.999% hampir tanpa downtime dalam setahun operasional. Sedangkan sertifikasi lainnya seperti sertifikasi Tier TIA946 tidak seketat The Uptime Institute. Ini akan erat hubungannya dalam faktor keamanan. Data center yang telah mendapat sertifikasi TIER III dari The Uptime Institute biasanya tidak kesulitan mendapat sertifikasi ISO 27001 (tentang manajemen keamanan data center). Pemenuhan kedua sertifikasi ini dapat dikatakan wajib pada sebuah data center yang memang khusus untuk Disaster Recovery Center. Jika tidak, maka nama data center tersebut adalah colocation server data center.
  • Memiliki karyawan berpengalaman secara internasional (US dan Europe) dan memiliki sertifikasi profesional di beberapa bidang yang di butuhkan.

Cukup dengan 3 faktor tersebut, untuk mendapatkan cost-effective dalam hal keberlangsungan operasional bisnis perusahaan anda selama 24 x 7 non-stop. Dan akhirnya, seluruh orang yang terlibat di perusahaan dapat bebas dari kekhawatiran downtime yang dapat menyebabkan delay maupun pembatalan penerbangan.

elitery indonesia disaster recovery data center

Kami sangat senang jika ada rekan-rekan praktisi di perusahaan penerbangan maupun DR Provider yang mau berdiskusi dengan hal ini. Silahkan comment reply dibawah ini. Terimakasih!

Kerentanan Sistem Perbankan Pada Era FinTech Meningkat

Kerentanan Sistem Perbankan Pada Era FinTech Meningkat

Peningkatan tersebut cukup drastis, berdasar serangan cyber yang di targetkan kepada lembaga keuangan sepanjang tahun 2016 yang lalu. Para ahli memperkirakan bahwa di tahun 2017, serangan tersebut cendrung meningkat. Serangan cyber tersebut menambah tingkatan kerentanan sistem perbankan pada level yang baru di era Teknologi Finansial (FinTech).

Transformasi Digital Membawa Kompetisi Pada Aplikasi

Pada era transformasi digital, seluruh tipe bisnis terutama untuk perbankan, memanfaatkan kondisi ini untuk menjadi pemimpin pasar yang baru. Hal tersebut mereka lakukan dengan memanfaatkan inovasi berkelanjutan pada proses pengembangan dan operasional bisnis.

Transformasi digital dapat meningkatkan layanan pada perusahaan perbankan, terutama sektor retail banking. Di awal tahun 2017 ini, perusahaan perbankan di tanah air telah berlomba-lomba dalam melempar inovasi digital mereka ke pasar. Kompetisi akan terjadi pada fitur di aplikasi teknologi perbankan tersebut. Sayangnya, transformasi digital harus dijalankan dengan pendekatan DevOps, sedangkan penyerapan tentang pendekatan tersebut di ASIA tergolong masih sangat minim.

Hasil dari perkembangan teknologi banyak membawa dampak pada peradaban manusia. Hal ini menimbulkan banyak pergeseran untuk melakuan sesuati dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Pandangan dari sisi konsumen terhadap layanan apapun secara digital, adalah mudah, cepat dan yang sering dilupakan adalah ‘kelancaran akses aplikasi‘.

Mungkin, kelancaran akses aplikasi dapat dicapai oleh kebanyakan pihak perbankan, namun di lain sisi, kerentanan sistem mereka terekspos oleh penjahat-penjahat cyber. Phising mengintai para nasabah layanan digital banking dengan membajak laman muka aplikasi perbankan dan merekam data login mereka.

Gawatnya, pelaku cyber juga mengalami pergeseran pada era transformasi digital sekarang ini. Cara mereka menyerang sebuah target lebih beragam. Baik dengan serangan pendahulu seperti DSos dengan aliran lalu lintas data hingga 1.5 Tera byte per detik (TBps). Setelah pihak perbankan panik, team cyber crime sekutu mereka akan melakukan penyusupan ke sistem layanan perbankan tersebut.

Tentunya hal tersebut tidak dapat di biarkan, terutama pada pihak pemerintah. Sebuah badan keamanan cyber tingkat nasional di Inggris telah mengeluarkan kualifikasi untuk perbankan di era FinTech. Bank dengan aset tertentu wajib memiliki pencegahan dan penanganan serangan cyber, terutama untuk bank yang telah ter-indikasi terkena serangan cyber, dalam bentuk apapun.

Solusi Mengatasi Kerentanan Sistem Perbankan di Era Fintech

Beberapa serangan ke lembaga keuangan yang terlihat di sepanjang tahun 2016 dan awal 2017 ini adalah mulai dari DDoS hingga pencurian uang nasabah. Tidak hanya perbankan yang mereka serang, sistem perusahaan asuransi yang bertransformasi digital juga menjadi target sasaran. Dilain sisi, pelaku pasar keuangan mau tidak mau harus bertransformasi digital, baik untuk sekedar mempertahankan bisnis, maupun menjadi pemimpin pasar. Perusahaan startup juga terus bermunculan, kebijakan pemerintah pun mendukung era transformasi digital.

Kondisi dilema ini dapat diatasi dengan mengenali tipe serangan dan kerentanan apa saja yang dapat menganggu kelancaran operasional dan kelancaran akses aplikasi perbankan. Setelah mengenali hal tersebut, para pimpinan teknologi dan keuangan dapat merancang sebuah konsep keamanan khusus untuk infrastruktur FinTech.

Mungkin perusahaan dapat menerapkan “zero trust network” walau harus mengklaster tiap titik sensor. Sepanjang efektif, pendekatan apapun dapat dimasukan pada bahasan. Sehingga, sebuah arsitektur keamanan infrastruktur FinTech dapat tersedia sesuai kebutuhan perusahaan dan juga dapat mengikuti perkembangan / perubahan.

Paling tidak, perusahaan dapat menilik ulang sistem pemulihan bencana mereka. Dengan tujuan fail-over kurang dari 1 jam, tentunya hal ini dapat dijadikan sebagai senjata dalam mencegah serangan cyber. Jika serangan DDoS terjadi, baik ke aplikasi maupun di tujukan pada website internet banking, maka perusahaan dapat mengalihkan atau fail-over ke situs data center cadangan (disaster recovery data center).

Namun penggunaan mitigasi bencana dalam hal FinTech perlu kajian lebih lanjut, karena setiap bisnis adalah unik. Kajian tersebut akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja aplikasi, menurunkan anggaran pembelian barang, namun dapat berkemungkinan meningkatkan biaya operasional dan akhirnya jauh jadi lebih mahal ketimbang dengan memakai infrastruktur fisik.

Oleh karena itu, kami terbuka untuk diskusi mengenai kerentanan sistem perbankan di ‘blog-post’ ini agar dapat saling berbagi pengetahuan. Pendapat dan tanggapan dapat di isi pada kolom reply comment dibawah ini. Terimakasih..

Pin It on Pinterest